BALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI

KPU Kota telah menetapkan pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli pada pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 27/kpts/KPU-K.GST/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli dan Nomor : 28/kpts/KPU-K.GST/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang daftar nama-nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, pada pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011, untuk di ketahui warga masyarakat wilayah Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI	NOMOR URUT	PARTAI PENDUKUNG
1	LENNY TRISNADI,B,BA DAN ARMASYAH HAREFA,SE	1	Partai Pelopor, Partai Persatuan Daerah, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Patriot, Partai Barisan Nasional, Partai Persatuan dan keadilan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Buruh.
2	Drs. MARTINUS LASE,MSP DAN Drs. ARONI ZENDRATO	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai damai Sejahtera, Partai karya Perjuangan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Republika Nusantara, Partai Merdeka.
3	Drs. KEMURNIAN ZEBUA,BE DAN TEMAZARO HAREFA	3	Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Indonesia Sejahtera, Partai karya Peduli Bangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.

Gunungsitoli,  29  Nopember  2010
Ketua
dto


Drs. AROLI HULU, MM

READ MORE - BALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Layanan SMS Gratis

Ya'ahowu....
Untuk menanggapi dan menjawab kekurang atau kelemahan yang terjadi dilapangan maka FORNIHA membuka satu ruang kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat mengirimkan Saran/Kritikan/Kecurang yang ada kepada kami. Layanan ini gratis dan tidak mengurangi beban dari sipengirim, dalam mengirimkan laporan yang terjadi kami harapkan dapat memberitakan secara jelas, Siapa, Apa yang terjadi, Dimana Terjadi, Kapan Terjadi, Bagaimana kejelasannya, juga anda yang mengirimkan memberikan data-data konkret anda. Kolom sms gratis ini berada di sebelah kiri panel pilkadanias.blogspot.com

Anda dapat mengirimkan sms ke nomor 085830278968

Demikianlah layanan yang kami buat ini sehingga dapat menampung aspirasi kita semua.


Salam, Ya'ahowu

FORNIHA

READ MORE - Layanan SMS Gratis

Apatisme Politik dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil pada PEMILUKADA di Kepulauan Nias

Pada tanggal 21 Juli 2010, Forum Peduli Tanö Niha (FORNIHA) mengadakan Diskusi Tematis dengan Tema : ”Meretas Apatisme Politik dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Agenda PEMILUKADA di Nias dan di Daerah Otonom Baru ”.

Kegiatan Diskusi ini berlangsung secara dialogis dan difasilitasi secara langsung oleh FORNIHA dengan dihadiri oleh Pejabat Publik terkait yang berkompeten langsung dengan pelaksanaan PEMILUKADA yakni salah satu anggota KPU SUMUT, Ir.Turunan Gulo, M.Si. Pertemuan dimediasi oleh Direktur Eksekutif FORNIHA One Men Halawa.  Turut hadir dalam acara diskusi tematis tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Nias, Ofredi Harefa  dan Abineri Gulo, S.Th serta Mantan Anggota KPU Kabupaten Nias Emanuel Zebua.

Diskusi Tematis secara khsususnya dalam menyikapi PEMILU KADA menghasilkan point-point penting sebagai rekomendasi bersama untuk didukung dan dilaksanakan secara bersama-sama dan sesegera mungkin sangat perlu untuk ditindaklanjuti.

Peserta Diskusi Tematis ini antara lain para Staf FORNIHA, Lembaga anggota FORNIHA dan beberapa pengambil kebijakan di ranah publik di Kabupaten Nias.

Sekilas Mengenai Pemilukada dan Quo Vadis LSM/OMS Dalam Mengambil Perannya

Sesuai dengan hasil perencanaan strategis FORNIHA yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2009, terdapat 4 fokus kegiatan utama FORNIHA yakni Capacity Building, Advokasi, Kesetaraan Gender dan  Networking. Salah satu dari fokus utama program FORNIHA tersebut adalah mendorong  pelaksanaan  agenda advokasi,  guna meningkatkan kesadaran kritis masyarakat di kepulauan Nias. Seiring dengan itu, tinggal dalam hitungan bulan, Agenda PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah) yang pada  hakikatnya  adalah  proses demokratisasi  di tingkat daerah Kabupaten/ Kota telah  merebut perhatian Publik. PEMILU KADA apakah menjadi agenda demoscratein ( kekuasaan ditangan rakyat) yang diletakkan pada proses partisipatif  rakyat yang dibangun atas dasar kesadaran berpartisipasi ataukah menjadi agenda prosedural politik semata  ?

Tidak dipungkiri,  Jargon PEMILU  di Indonesia yaitu  Langsung Umum Bebas dan Rahasia ( LUBER) sudah sangat melekat dalam daya ingat Kita semua.  Jargon tersebut telah menyihir bahkan  teraminkan bersama sebagai kualitas proses dan hasil (produk), dengan sedikit perdebatan terhadap proses-proses PEMILU yang pernah dilaksanakan sebelumnya di Nias.

PEMILUKADA tidak hanya akan dilaksanakan di daerah Nias dan daerah otonom baru (Nias) lainnya, namun juga dilaksanakan di setiap daerah Kabupaten/ Kota lainnya di Indonesia.

Daerah Nias (Kepulauan Nias) merupakan daerah pasca bencana. Ratusan Organisasi Masyarakat Sipil telah banyak terbangun   pasca bencana alam  yang telah meluluhlantahkan  kepulauan Nias  akhir Tahun 2004 dan peristiwa gempa tahun 2005. Rehabilitasi  melalui berbagai projek telah dilakukan dan diantaranya telah dapat dilihat hasilnya. Rehabilitasi Non Projek fisik terutama menyangkut mentalitas dan  kesadaran politik hampir tidak pernah dilakukan, akibatnya masyarakat masih berada pada mentalitas dan kesadaran yang masih sama dan menanggapi secara pragmatis dan sekedar ikutan (terseret) terhadap setiap perkembangan yang ada.

Realitasnya pasca bencana, terdapat ratusan  Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)  yang telah  terbangun dan  tersebar  di seluruh kepulauan Nias sebagai OMS akar rumput ; berfokus di pedesaan.  Ambil contoh saja yang diperkuat oleh FORNIHA melalui program capacity building ada 80-an kelompok yang terdiri atas 240 an orang fasilitator lokal, tersebar 60-an desa, dan di 20-an kecamatan se kepulauan Nias. Secara otomatis, baik secara individu ataupun kelompok,OMS akar rumput  yang terbangun pasca bencana  ini akan bermesraan dengan agenda PEMILU KADA. FORNIHA melihat, puluhan-ratusan kelompok-kelompok ini masih perlu diberikan pencerahan terutama mengenai Manfaat PEMILU KADA dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup  yang lebih baik.

Tidak tertutup kemungkinan, LSM-LSM besar  bahkan yang sudah lama eksis diperkancahan project sivil society juga masih gamang  jika dikaitkan dengan peran dan keterkaitan langsung PEMILU KADA dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. Realitasnya sikap pesimistik telah terjadi oleh karena terdapat kepincangan yang sangat mencolok antara LAKU dan KATA  sebagaimana yang sering dikampanyekan oleh para aktor politik dalam berbagai PEMILU yang terjadi . Hal ini semakin ter-tegaskan, bahwa  dalam proses pelaksanaan agenda PEMILU NASIONAL ataupun PEMILU KADA, Para LSM Besar ini hanya bisa sebagai penonton oleh karena tidak ada akses atau barangkali terlupakan.

Oleh karenanya, FORNIHA menilai penting untuk kembali meretas kembali Jalan Lurus Demokrasi  ini agar, PEMILU KADA tidak sebatas prosedural kekuasaan semata  dengan jargon PEMILU yang L-U-B-E-R. Peran serta LSM/NGO Lokal bahkan OMS-OMS akar rumput dapat semakin tercerahkan bahkan dapat terlibat langsung dalam mengawal proses PEMILU KADA ditingkat pedesaan.

Dalam rangka itu, FORNIHA mendorong  retas-nya  berbagai kegamangan yang terjadi tersebut termasuk  sikap Apatisme Politik  yang sudah  mem-budaya diantara para pegiat sosial. Maka, melalui kegiatan diskusi dialogis yang dilaksanakan ini,   terutama dengan melibatkan para tokoh kunci,  praktisi ataupun  Panitia (Komisi Pelaksana PEMILUKADA)  yang berkompeten sebagai pembicara (Fasilitator) dapat dihasilkan suatu rekomendasi sebagai solusi untuk jalan lurus demokrasi  dalam rangka meningkatkan peran organisasi masyarakat sipil guna menyambut PEMILU KADA di wilayah kepulauan Nias.(onh)

READ MORE - Apatisme Politik dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil pada PEMILUKADA di Kepulauan Nias

DIALOG PUBLIK MENJELANG PEMILUKADA DI KEPULAUAN NIAS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias telah sukses melaksanakan dialog publik dalam rangka menggali dan menemukan pemikiran-pemikiran publik mengenai pentingnya mengedepankan unsur partisipatif masyarakat, menjunjung tinggi nilai demokratisasi, Kondisi yang aman dan damai dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu Kada di Kabupaten Nias dan Daerah Otonom Baru lainnya yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2011. Sebagai pembicara dalam dialog publik tersebut diantaranya adalah dari KPU Provinsi yang diwakili oleh Ir.Turunan B.Gulo M.SP, dari unsur Pemda Nias, dihadiri langsung oleh Binahati B.Baeha (Bupati Nias), Unsur dari Polres Nias, dihadiri langsung oleh KAPOLRES Nias yakni AKBP, Wawan Munawar, S.IK, M.Si ; Dari unsur LSM, tampil sebagai pembicara adalah Pdt.Sarofati Gea, S.Th (Mantan Direktur Eksekutif Forum ORNOP lokal-FORNIHA) dan unsur pembicara mewakili tokoh agama yakni diwakili oleh P.DR.Marinus Telaumbanua, OFM.Cap.

Peserta pada kegiatan dialog publik, dihadiri oleh berbagai unsur PEMDA dari berbagai Kabupaten atau daerah otonom baru, anggota legislatif, unsur LSM, Kejaksaan, Pengadilan, Kodim 0213/Nias, Panwaslu Kabupaten, Pimpinan Parpol, Unsur Perguruan Tinggi, KNPI dan Sekretaris KPU daerah otonom baru.

Proses pelaksanaan dialog publik berjalan dengan baik dan semuanya peserta antusias mengikuti jalannya kegiatan. Sharing pemikiran terjadi sangat alot, pada saat mengelaborasi mengenai definisi dan logika praktek politik. Ada peserta yang berpendapat bahwa politik adalah jalan menuju kekuasaan, oleh karenanya cara apapun boleh dilalui. Peserta lainnya berpendapat bahwa, Politik pada dasarnya adalah bagus karena tujuannya adalah untuk kepentingan umum hanya saja harus diupayakan agar cara berpolitik tersebut, tidak melukai orang atau hati orang lain.

Kehadiran Kapolres, AKBP.Wawan Munawar, S.IK,M.Si dan Ir.Turunan Gulo M.SP membuat proses dialog menjadi lebih menjejukkan hati oleh karena kedua orang tersebut, lebih banyak mendengar , menampung dan memediasi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh peserta baik itu persoalan sanksi hukum maupun mengenai mekanisme ataupun peraturan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Menurut Ketua Pokja Kegiatan Dialog Publik, yang juga notabene adalah  anggota KPU Kabupaten Nias, Abineri S.Th. Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting dilaksanakan dalam membangun kesadaran serta kaidah-kaidah yang patut dihargai bersama dalam menyambut PEMILU KADA 2011. Kegiatan-kegiatan serupa ini, dapat juga di gagas pelaksanaanya di tingkatan masyarakat umum seperti oleh LSM-LSM lokal di Nias, agar momentum PEMILU KADA yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011 (bila tidak ada perubahan) dan barangkali dilaksanakan serentak di 3 Kabupaten dan 1 Kota Madya, menjadi momentum pesta demokrasi yang sejati dalam artian masyarakat dengan partisipasi penuh dapat memilih pemimpin daerahnya sesuai dengan aspirasinya.(onh)

READ MORE - DIALOG PUBLIK MENJELANG PEMILUKADA DI KEPULAUAN NIAS

HEARINGS FORNIHA DENGAN PEMKAB NIAS

Tema Program : Memupuk Persatuan dan Kesatuan Melalui proses Identifikasi kendala dan tantangan sebagai strategi untuk membangun daerah pasca kebijakan otonomi di Kepulauan Nias.

Foto Bersama Forniha dgn Bupati Nias dan staff

Kunjungan FORNIHA menemui unsur Pemerinta Daerah Kabupaten Nias dalam rangka momentum Pemilukada di kepulauan Nias. Seperti yang disampaikan oleh FORNIHA, Bupati diharapkan menjadi lembaga yang netral dalam proses Pemilukada yang akan datang. Adapun rombongan FORNIHA dalam kegiatan ini adalah : Abineri Gulo, S.Th, One Men Halawa, Yanuarman Gulo, Silverince Gulo, dan Krishnah Murthi Telaumbanua. Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Nias antara lain Bapak Bupati Nias Binahati B.Baeha,SH., Septinus Zebua, Bonafasius Telaumbanua, Samson P.Zai, Agustinus Zega, dan Sawato Zendrato.

Dalam pembicaraan, Bapak Bupati Nias menekankan bahwa yang diperlukan di masyarakat ini adalah adanya Pemberdayaan dan Pencerahan
Dalam konteks Pemilukada Bupati Nias mengharapkan agar LSM dan Pemerintah bekerjasama dalam Pemberdayaan dan Pencerahan bagi masyarakat Nias agar mengetahui Hak dan Kewajiban mereka sebenarnya.
Bupati Nias juga menghimbau agar masyarakat memberikan kepercayaan kepada KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pemilukada. Pemerintah berjanji akan selalu mendukung kelancaran proses Pemilukada.
Beliau juga berbicara tentang tiga hal penting dalam pembangunan Nias  kedepan yaitu:

1. Infrastruktur
2. SDM
3. Kesehatan

Menurut Beliau ketiga hal ini dapat menjadi jalan keluar bagi kesulitan ekonomi di Nias. Beliau juga menyatakan siap menerima dialog dengan pihak manapun baik yang terkait dengan Pemilukada maupun tentang kinerja Pemerintahan. Beliau berpesan agar kita semua mendukung pengajuan Nias sebagai Propinsi dan mengangkat harkat dan martabat Ono Niha ke arah yang lebih baik. Ini sangat menentukan kemajuan Nias kedepan dalam mengolah segala potensi-potensi yang ada di daerah ini.

FORNIHA melalui Direksinya juga menyatakan akan ikut menyuarakan hal yang telah disampaikan oleh unsur-unsur Pemda nias tersebut melalui Dialog publik di lima wilayah di kepulauan Nias.

Dalam kegiatan ini FORNIHA dan Pemda Nias memiliki  pandangan yang sama tentang Independesi dan Netralitas dalam menyongsong Pemilukada nantinya.(onh)

READ MORE - HEARINGS FORNIHA DENGAN PEMKAB NIAS

PILKADA KEPULAUAN NIAS, MENGAWAL PRAKTEK DEMOKRASI

Tema    :  ”  Mengawal Praktek Demokrasi Melalui Peran Pemantauan Proses PILKADA di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Pasca Kebijakan Otonomi Daerah di Kepulauan Nias ”

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa salah satu point perubahan penting dalam reformasi system perpolitikan di Indonesia sebagai buah dari tuntutan reformasi tahun 1998/1999 adalah adanya pemilihan langsung presiden/wakil presiden dimulai sejak tahun 2004 hingga pemilihan langsung kepala daerah baik itu ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota.

Tentu saja perubahan system tersebut tidak selalu linear dengan praktek demokrasi yang terjadi. Fakta yang ditemukan dilapangan, terjadi banyak perdebatan dan ketidakpuasan antara para actor politik dan partai pendukung dan kaum rakyat sebagai konstituen. Indikator adanya permasalahan tersebut adalah banyaknya kasus gugatan yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan banyaknya laporan-laporan kasus pilkada/ pemilu yang masuk ke panwaslu, pengadilan hingga ke ranah pidana atau perdata di kepolisian.

Secara esensi demokrasi, proses Pilkada/ Pemilu adalah bagian dari proses pembelajaran politik masyarakat. Momentum kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan hak suaranya guna menentukan siapa perwakilan mereka di pemerintahan daerah/ kota dan di tingkat legislatif . Berbagai kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bencana alam dan masih bertahan di daerah kepulauan Nias, memberi perhatian besar terhadap proses demokratisasi ini. Para pegiat masyarakat sipil, menyadari bahwa berdiam diri atau menonton saja bukanlah solusi satu-satunya dalam mematangkan demokrasi. Momentum proses politik harus dapat diberi makna demokrasi yang sebenarnya. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar tidak hanya sebatas procedural semata, namun harus dapat direguk sebagai proses  pendidikan politik untuk masyarakat.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 64 tahun 2009 telah cukup jelas bahwa :  

Latar belakang kegiatan pemantauan adalah :

1.  Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan agenda provinsi dan

kabupaten/kota yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk

mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.  Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka

penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas.

3.  Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan

penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

Kemudian, secara tertulis dasar hukum kegiatan pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut adalah meliputi :

1.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

2.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan  Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

4.  Keputusan Komisi Kemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias  Nomor 04 tahun 2010 (Tertanggal 26 Maret 2010) Tentang Pedoman teknis pemantau dan tata cara pemantauan Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota gunungsitoli tahun 2010.

Adapun tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan keputusan KPU No.64 tahun 2009 terdiri atas :

a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

b. Pendaftaran bakal pasangan calon;

c. Penetapan pasangan calon;

d. Masa kampanye;

e. Masa tenang;

f.  Pemungutan dan penghitungan suara;

g. Penetapan hasil Pemilu; dan

h. Pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Forum Peduli Tano Niha (FORNIHA) merupakan Forum Organisasi Non Pemerintah yang berfokus pada program penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil di seluruh Kepulauan Nias yang telah berdiri sejak tahun 2007 silam.   FORNIHA hingga saat ini beranggotakan 11 lembaga anggota yang telah bertahun – tahun berkarya membangun masyarakat di kepulauan Nias yakni Yayasan Holi’ana’a, Yayasan Datafahea PGI Nias, Museum Pusaka Nias, LPAM Nias, LKM Ebeni Haezeri,  Wahana Samaeri, L-BATANI, ELSAKA, Yayasan Bina Desa Sejahtera, Yayasan Asioga dan Yayasan Tomosa.

FORNIHA sebagai mitra local dari UNDP (United Nation Development Program) pada tahun 2008 hingga Januari 2010 telah memupuk terbangunnya sumber daya manusia yang memadai untuk kegiatan seperti monitoring evaluasi ataupun kegiatan seperti pemantauan yang berbasiskan fasilitator organisasi masyarakat sipil (OMS). FORNIHA hingga saat ini tetap konsisten untuk memfokuskan kegiatannya pada pembangunan non fisik dan telah berhasil memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada 33 orang Fasilitator handal, 240 orang Fasilitator Kecamatan, yang menyebar di 80 kelompok/OMS yang berbasiskan sedikitnya di 60-an desa dan 20-an Kecamatan di seluruh kepulauan Nias. FORNIHA melalui 80 OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) akan melakukan penjaringan dan validasi data untuk kegiatan pemantauan tersebut.

Turut melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan praktek politik Pilkada 2010/2011 sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan strategi kerja pemantauan Forniha dalam hal mengawal praktek demokrasi yang berlangsung diseluruh pelosok kepulauan nias tak terkecuali di tingkat pedesaan. Keseluruhan fasilitator masyarakat tersebut merupakan sumber daya Forniha untuk mengawal praktek demokrasi yang tahapannya sedang atau akan segera berlangsung.

Kegiatan “Pemantauan Pilkada” dengan Tema “Mengawal Praktek Demokrasi Melalui Peran Pemantauan Proses PILKADA di Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Pasca Kebijakan Otonomi Daerah di Kepulauan Nias”  adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan (output) program FORNIHA dalam menyikapi momentum politik ditingkat local yakni Pilkada yang dilaksanakan hampir serentak (2010/2011) di seluruh daerah kepulauan Nias.

FORNIHA sebagai pusat informasi masyarakat sipil di kepulauan nias (resource center) merasa terpanggil untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis pra dan pasca pilkada di daerah nias. Maka, kegiatan pemantauan oleh FORNIHA yang telah disertifikasi oleh masing-masing KPU Kabupaten/ Kota menjadi salah rangkaian kegiatan penting sebagai momentum untuk mengawal praktek demokrasi di seluruh kepulauan Nias.(yg)

READ MORE - PILKADA KEPULAUAN NIAS, MENGAWAL PRAKTEK DEMOKRASI

Ya'ahowu

Forum Peduli Tanö Niha (FORNIHA) merupakan Forum Organisasi Non Pemerintah yang berfokus pada program penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil di seluruh Kepulauan Nias yang telah berdiri sejak tahun 2007 silam. FORNIHA hingga saat ini beranggotakan 11 lembaga anggota yang telah bertahun–tahun berkarya membangun masyarakat di kepulauan Nias yakni Yayasan Holi’ana’a, Yayasan Datafahea PGI Nias, Museum Pusaka Nias, LPAM Nias, LKM Ebeni Haezeri,  Wahana Samaeri, L-BATANI, ELSAKA, Yayasan Bina Desa Sejahtera, Yayasan Asioga dan Yayasan Tomosa.

FORNIHA yang pernah menjadi mitra lokal dari UNDP (United Nation Development Program) pada Maret 2008 hingga Januari 2010, memfokuskan kegiatannya pada pembangunan non fisik dan telah berhasil memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada 33 (tiga puluh tiga) orang Fasilitator handal dan 240 (dua ratus empat puluh) orang Fasilitator Desa dari 70 (tujuh puluh) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang berbasis di  51 (lima puluh satu) Desa yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dari seluruh Kecamatan – kecamatan yang ada di 4 Kabupaten dan 1 Kota di kepulauan Nias.  Sesuai dengan hasil perencanaan strategis FORNIHA, terdapat  4  fokus utama Program FORNIHA yakni Capacity Building, Advokasi, Pengarusutamaan Gender dan  Networking. (onh)

READ MORE - Ya'ahowu