Peluang-Tantangan Pembangunan di 5 DOB Pasca Rehabilitasi Rekonstruksi dan Pasca Pemekaran

DISKUSI PUBLIK

Thema : Peluang-Tantangan Pembangunan di 5 DOB Pasca Rehabilitasi Rekonstruksi dan Pasca Pemekaran.

Hari / Tanggal :   Sabtu/ 6 Agustus 2011

Waktu :09.00-12.00 Wib

Tempat :Jl.Diponegoro No.505, KM.5, Desa Miga, Gunungsitoli.

Nara Sumber :1.Anggota DPRD Kabupaten Nias (Emanuel Ziliwu,SE/ Komisi A) 2.Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias ( Ir.Agustinus Zega)

3.NITP/UNDP (Faisar Jihadi, SE,GcGIS,MNRD).

Peserta : Abineri Gulo, Fonaha Zai, Oferedi Harefa, Aroli Hulu, Arifin Telaumbanua, Yaredi Waruwu, Aliaro Gulo, One Men Halawa, Happy Suryani Harefa, Idaman Gulo, Yanuarman Gulo, Hendrik Yanto Halawa.

Forum Peduli Tano Niha (FORNIHA), telah mengadakan sebuah Diskusi Tematis Publik yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2011 lalu.  yang mana tujuan dilaksanakannya ini adalah dapat melaksanakan sharing informasi agar semua elemen bisa lebih bersinergis untuk berkontribusi dalam rangka mendorong pembangunan di Kepulauan Nias, Diharapkan juga diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi penting untuk pembangunan Kepulauan Nias ke depan. Demikian disampaik Direktur FORNIHA, One Man Halawa pada kegiatan tersebut.

Yang menjadi moderator adalah Yanuarman Gulo, merupakan staf program forniha. Ada 3 hal yang  dalam kerangka utama diskusi ini yaitu tantangan peluang pasca rehab rekons, tantangan peluang pasca pemekaran dan peran sivil society didalam mendorong pembangunan masyarakat/daerah Kepulauan Nias, Sesuai dengan yang kita ketahui, bahwa melalui Keppres No.3 Tahun 2009, Proses Rehab Rekons oleh BRR dinyatakan telah berakhir, yakni bulan April 2009, diungkapkan oleh Moderator sebagai pembuka dari diskusi tematis ini.

Dalam diskusi ini oleh 3 (tiga) orang narasumber yang berasal dari DPRD Kota Gunungsitoli, BAPPEDA dan UNDP (NITP) . masing-masing menyampaikan presentasi kecil mereka berupa penyampaian apa yang telah terjadi selama ini baik di Kota Gunungsitoli mapun di Kepulauan Nias pada umumnya.

Seperti yang disampaikan oleh M.Faisar (NITP), NITP adalah suatu projekt UNDP. Projek UNDP ada puluhan-ratusan di Indonesia, NITP di kepulaun Nias  berfokus di Nias dan Nias Selatan  dan ada juga TRWMP (Gunungsitoli dan Nias Selatan), yang memiliki fokus yang berbeda, Pimpinan NITP adalah Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI).  Anggotanya meliputi, Depdagri, Bappenas, Undp Contry Office, PEMDA Nias, PEMDA Nias Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPKP dan Kementerian Keuangan. Semua penggunaan dana di monitor langsung oleh PBKB untuk integritas pelaksanaan projek oleh UN.

Soal keterlibatan UNDP, untuk membuat Nias aman terdapat  6 variabel yaitu : 1. Ketangguhan sosial (Sosial Ressilence), 2. Ketangguhan ekonomi, 3. Ketangguhan Kelembagaan, 4. Ketangguhan infrastruktur, 5. Ketangguhan modal masyarakat, 6. Ketangguhan ekologi.

dari kesimpulan diatas dapat ditarik bahwa : 1-5 variabel tersebut, ketangguhan masyarakat di Kepulauan Nias  masih rendah dan Masih banyak sekali pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, dan oleh CSO oleh karena PRB belum diintegrasikan pada masa BRR.

sedangkan oleh Ir.A. Zega (Kepala BAPPEDA Nias), Sebagaimana diketahui bahwa proses rehab rekons yang telah berakhir, kemudian untuk menjaga momentum terdapat RENAKSI 2010-2011 yang juga diprakarsai oleh UNDP. Konsep RENAKSI memiliki 3 fokus utama meliputi Penuntasan, optimalisasi dan fungsionalisasi asset, Faktor kelemahannya adalah oleh karena mekanisme RENAKSI tersebut kurang mengakomodir aspirasi dari bawah dan terkait mengenai payung hukum yakni kurang memiliki kekuatan untuk diimplementasikan, Oleh karenanya perlu dicari alternatif lain untuk mendorong program pasca rehab rekons,  MDF masih jalan dan memiliki banyak dana yang sudah diprogramkan namun sulit diimplementasikan. Beberapa program yang masih berjalan tersebut adalah Program NITP, NITP s/d Juli 2012 lebih konsen pada Aset transfer, CB dan PRB dan Program Nias LEDP, LEDP merupakan projek besar yaitu 20 juta US$ (80 Miliar). 10 juga US$  dijalankan oleh ILO untuk RACBP (pembangunan akses jalan pedesaan dan capacity building).

Namun, ada sedikit persoalan dalam program LEDP yang dilaksanakan di 5 Kabupaten/ Kota. Prosesnya masih sangat terlambat, oleh karena saat ini masih proses pendataan-pendataan sedangkan projek ini harus berakhir akhir tahun 2011.; Dalam komponen anggarannya, Program peningkatan kapasitasnya kurang dirancang dengan baik, sehingga hasilnya pasti akan kurang maksimal. Contohnya adalah biaya konsultan yang sangat besar dan penjadwalan waktu pelaksanaaan yang kurang efektif.

Sebagai kesimpulan, Bagaimana dana untuk pembangunan ekonomi masyarakat di kepulauan ini bisa sama-sama dikawal dan program tersebut, benar-benar dapat menguatkan mata pencaharian masyarakat  dalam arti yang sesungguhnya. Demikian di sampaikan oleh Bapak Ir. A. Zega.

Narasumber selanjutnya yaitu Emanuel Ziliwu/Komisi A/Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

Kegiatan ini sangat diapresiasi untuk pertukaran informasi dan pengetahuan dan kepedulian NGO terhadap pembangunan di Kepulauan Nias. DPRD Kota Gunungsitoli, kurang lebih 1 tahun setelah dilantik/ pada bulan April 2010, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 1. Pembentukan struktur dari pimpinan hingga struktur komisi DPRD Kota Gunungsitoli, 2. Akhir 2010, dilaksanakan pengesahan APBD 2010. APBD 2010 sangat menyedihkan karna hanya dapat DAU sekitar 98 Miliar dimana 90 M saja, sudah habis di Gaji. Menurutnya, dengan jumlah dana tersebut, DPRD tidak bisa maksimal melakukan kegiatan secara maksimal, selain kegiatan rutinitas, 3. Akhir tahun 2010, Kota Gunungsitoli, diberikan kepercayaan untuk mengelola anggaran sebesar 352 Miliar dan beberapa program telah dilaksanakan. Namun, DPRD sedikit kecewa, bahwa sesuai aturan yang telah ditetapkan pada 31 Desember pengesahannya, hingga sekarang penyerapan dana tersebut, belum sampai 20-30 %. Kendalanya adalah DAK tersebut belum dilengkapi dengan JUKNIS (sama halnya seperti proses NITP) yakni menunggu rekomendasi/ JUKNIS dari 3 MENTERI. Contohnya adalah anggaran untuk dana pendidikan terkendala, Selain APBD, DPRD Kota Gungungsitoli telah menyepakati ada 11 PROLEKDA di tahun 2011, salah satunya adalah mengenai RTRW yang masih belum terselesaikan. Persoalan hutan lindung jadi masalah dimana seluruh wilayah Kepulauan Nias dijadikan hutan lindung. Namun untuk Kota, menurut informasi terakhir dengan PANSUS yang sudah terbentuk di provinsi, khususnya untuk Kota Gunungsitoli, 98 % sudah diputihkan dari registrasi kawasan hutan. sekelumit yang disampaikan oleh Bapak Imanuel Ziliwu dari Komisi A DPRD Kota Gunung sebagai bahan dalam diskusi tematis publik ini.

Namun dari sekian banyak yang telah disampaikan narasumber ini sangat mengundang banyak tanggapan dari peserta yang hadir seperti :

Bapak Abineri Gulo : Mengusulkan untuk adanya perumusan berupa rekomendasi bersama terhadap poin-point pemikiran tadi, apa yang menjadi kebutuhan strategis, namun tidak sektoral lembaga atau wilayah kabupaten/ Kota dimana hasilnya kemudian dapat disuarakan kepada para pengambil keputusan, Agar dalam rekomendasi ini, tetap melalui proses kajian akademis dan mimiliki nilai yang ilmiah sehingga perlu dibentuk Team untuk memberikan pengawalan terhadap proses tersebut.

Bapak Aroli Hulu : Bicara soal tantangan peluang, ada banyak variabel yang layak dibahwa setelah Rehab Rekons dan Setelah Pemekaran., Pembicaraan ini sangat luas. Terkait tema ini, perlua direkomendasikan agar Forniha merancang suatu kegiatan besar seperti seminar yang melibatkan lebih banyak stakeholder, Mengenai NITP (Nias Island Transition Project), dari ekspose yang telah disampaikan, NITP cukup menjanjikan seperti angin surga namun persoalannya jika anggin surga ini banyak dibicaarakan orang dapat menjadi angin kencang, dan jika capai orang membicarakannya jadi angin sepoi-sepoi dan dikhawatirkan dapat menjadi angin lalu. Projek NITP barangkali perlu lebih dibumikan atau didaratkan mimpi-mimpi terkait NITP tersebut.

Bapak Arifin Telaumbanua : Informasi yang seperti ini, akan merangsang kita untuk memikirkan terhadap apa yang perlu dilakukan untuk ke depan., Mengenai ekspose terhadap kendala-kendala yang dihadapi, dari pemaparan tersebut, pola kerja sama antara UNDP dengan PEMDA menemukan banyak kendala, oleh karena masalah birokrasi, sehingga  memolorkan jadwal pelaksanaan program.

Ibu Happy Suryani Harefa : Saat ini dicoba untuk positif thingking dengan kehadiran dari berbagai pihak dalam diskusi ini, mudah-mudahan keterbukaan dari berbagai pihak untuk membicarakan pembangunan daerah adalah benar-benar berasal dari niat yang tulus, bukan sebaliknya sebagai formalitas belaka, Dengan lembaga Holi’ana’a, belum pernah pihak LEDP ini membangun komunikasi, Kita belum tahu seperti apa koordinasi pihak LEDP dengan FORNIHA ?

Bapak Oferdei Harefa : Sebenarnya kapan program NITP kapan akan di implementasikan, apa peran Kita juga dalam program tersebut ? biar program tersebut benar-benar membumi. Karena jikalau tidak jelas ya perlu ditolak saja dari pada hanya menjadi angin surga.

Hingga selesainya Diskusi ini tetap berjalan lancar meskipun dalam suasana ramadhan dan tidak mengganggu aktifitas para aktivis pemerhati di kepulauan nias. (admin)